sistem tagged posts

Sistem Ekonomi Liberalis

OJK tetap fokus memperkuat pengawasan terintegrasi untuk dapat mendeteksi potensi risiko lawan SSK dan terus memitigasi dengan kebijakancountercyclicaluntuk membantu percepatan pemulihan sektor riil & perekonomian secara keseluruhan. Program restrukturisasi kredit di unit area perbankan per 28 September 2020 mencapai Rp904, 3 triliun untuk 7, 5 juta debitur dan dalam perusahaan pembiayaan per 29 September 2020 mencapai Rp170, 17 triliun untuk 4, 6 juta kontrak. Menurutnya, reformasi sistem keuangan harus segera dilakukan karena reparasi akibat pandemi Covid-19 tercipta begitu cepat. Dampak epidemi terhadap sektor keuangan kendati telah menunjukkan tanda-tanda, yaitu dengan mulai terkendalanya unit area riil, sejumlah perusahaan memohon restrukturisasi kredit pada perbankan. Dengan demikian, potensi penghargaan bermasalah atau non performing loan akan meningkat. Kelima adalah peenguatan dari sisi pengambilan keputusan juga sebagai bagian dari bahan ulasan, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat tasdik bagi anggota KSSK pada mengambil keputusan.

Penjelasan Presiden sudah jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, akurat, dan independent. Bank Indonesia dan Pemerintah bersama-sama melestarikan stabilitas dan kepercayaan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan orang kebanyakan demi kemakmuran dan keseimbangan yang berkesinambungan. Pemerintah meramalkan bahwa penataan dan pengumuman sistem keuangan harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola nun baik, pembagian tugas dan peranan masing-masing lembaga secara jelas, serta mekanisme check and balances yang persis[cak]. Tentang itulah stabilitas bentuk keuangan negara itu perlu dijaga dengan baik supaya kedaulatan negara juga bisa sangat baik entah tersebut secara ekonomi maupun garis haluan. Sehingga otoritas negara mempunyai keleluasan untuk menentukan kebijakan ekonomi dan harus pro-rakyat supaya mereka bisa makmur dan sejahtera secara saksama. Sebagai bagian dari bentuk perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus terhadap yang mengalami defisit.

Dengan penguatan tersebut diharapkan perangkat kebijaksanaan dan instrumen yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan di rangka menjaga stabilitas orde keuangan. Lemahnya koordinasi serta rivalitas lembaga-lembaga di dalam KSSK yang selama tersebut menghambat pengambilan keputusan harus dibenahi. Kedua, penguatan koordinasi sektor keuangan secara terpadu, termasuk pengintegrasian pengaturan mikro-makro prudensial. Pemerintah beranggapan jika kebijakan satu atap penguasaan pengawas bank dan otoritas moneter di masa lalu, atau sistem yang terbelah seperti yang berlaku tatkala ini, memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu dikaji ulang. Pertama, aturan ini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan bisa menumbuhkan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran yang dirasa akan bertambah efektif. Penguatan dari bingkai pengambilan keputusan juga jadi bagian dari bahan ulasan, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan. Krisis per-ekonomian di Indonesia akibat sistem keuangan yang tidak tabah seharusnya menyadarkan segenap elemen bangsa, tak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas orde keuangan.

Melalui pelebaran kekurangan tersebut, Pemerintah mengalokasikan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp695, 20 triliun yang diperuntukkan untuk peningkatan belanja guna kesehatan; pengeluaran untuk program-program perlindungan sosial; dan pengembalian perekonomian melalui dukungan kepada dunia usaha. Melalui kuota tersebut, Pemerintah berupaya mengakselerasi penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan sehingga diharapkan bisa mencegah semakin meluasnya Covid-19 di Indonesia. Berbagai agenda perlindungan sosial, baik yang bersifat perluasan dari agenda existing maupun program-program segar, ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin dan peka sekaligus mencegah dari efek kemunduran sosial-ekonomi yang bertambah dalam. Sementara itu, stimulus bagi dunia usaha dengan perantara Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan dan merangsangkan keberlangsungan pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19, juga menyediakan jump start untuk mengakselerasi pemulihan dunia usaha. Pemerintah menegaskan komitmen pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent, yang terlihat dalam pembentukan RAPBN tahun 2021 & tetap dilanjutkan dalam kerangka pemulihan ekonomi akibat wibawa pandemi covid-19. Sehubungan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN, strategi pembiayaan mengacu pada Undang-Undang Publikasi 2 Tahun 2020 nun disusun berlandaskan pada rukun untuk tetap menjaga posisi BI selaku otoritas keuangan serta Kementerian Keuangan setaraf otoritas fiskal. Mengenai perbaikan UU tentang Bank Nusantara yang merupakan inisiatif DPR, Pemerintah belum membahas terlintas sekarang.

Sistem keuangan dengan stabil menunjukkan kokohnya pondasi keuangan negara, sehingga sanggup mengatasi berbagai gejolak dan pastinya mencegah kerugian yang demikian besar, yang merisaukan kedaulatan negara. Dari bingkai pengelolaan fiskal, Pemerintah menumbuhkan kapasitas fiskal dalam rajah penanganan Covid-19 dengan memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi countercylical, dari semula 1, 76 persen lawan PDB menjadi 5, 07 persen dan 6, 34 persen.

Asalkan sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi dengan efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertambahan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, bentuk keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Arti stabilitas bentuk keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal itu umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik sebab faktor struktural maupun polah.

Read More

Kumpulan pemberitahuan Sistem Keuangan

(Vibiznews – Economy, Banking, Bonds) – Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan III – 2020 wajar terjaga sehingga menopang rehabilitasi ekonomi yang berangsur sembuh. Indikator SSK tetap berpengaruh pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemiCorona Virus Disease2019 (Covid-19). Imbalan penyebaran corona bila bukan diantisipasi, akan menjalar ke sektor keuangan, meningkatkan ponten bermasalah, dan berpotensi meranyau stabilitas sistem keuangan.

Nalar permodalan bank, Capital Adequacy Ratio, terjaga di status yang cukup tinggi pada Agustus 2020, yaitu 23, 39 persen dibandingkan triwulan II 2020 yang berpengaruh di level 22, 50 persen sertaRisk-Based Capital usaha asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506 persen dan 330, 5 persen. Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN telah melaksanakan fungsicountercyclicalyang efektif pada triwulan III 2020, ditunjukkan secara defisit APBN hingga konklusi triwulan III 2020 nun mencapai Rp682, 1 triliun atau 4, 16 persen terhadap PDB. Realisasi Upah Pemerintah mengalami akselerasi di dalam triwulan III 2020 secara pertumbuhan 15, 5 bayaran, mencapai Rp1. 841, 1 triliun atau 67, 2 persen dari anggaran. Belanja meningkat tajam pada program PEN serta percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Ke menempel, Pemerintah akan terus menyaruk pelaksanaan APBN sampai beserta akhir tahun anggaran 2020 dan mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN 2021 untuk melestarikan momentum pemulihan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan triwulan III 2020 tetap terjaga jadi menopang pemulihan ekonomi dengan berangsur membaik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan tersekat rencana pemerintah mereformasi syarat perundang-undangan tentang sistem uang nasional. Reformasi ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 ke sektor uang. Sri Mulyani menuturkan dengan perantara nabi berbagai penguatan tersebut diharapkan perangkat kebijakan dan tumpuan yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan mengolah permasalahan dalam rangka melestarikan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kendala kerangka & landasan hukum yang bukan lengkap, tidak sinkron, & kurang andal dalam mengekang berbagai kemungkinan persoalan perbankan dan lembaga keuangan tidak bank juga turut berpotensi mengancam stabilitas sistem uang.

Pertama, tidak ada satu negara pula biar yang merombak struktur orde moneter dan keuangan dalam tengah krisis pandemi Covid-19. Bahkan, negara yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding Indonesia, tidak melakukan perubahan tersebut.

Untuk itu, langkah kajian perbaikan penanganan masalah sektor uang serta penguatan kerangka komitmen stabilitas sistem keuangan dinilai perlu segera dilakukan secara teliti dan hati-hati. Bermacam-macam perkembangan ini, disertai akselerasi program pemulihan ekonomi luar antara lain melalui konsolidasi penjaminan kredit oleh permerintahan sebuah negara, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan. Dalam suasana itulah, pemerintah tengah menyelisik penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi yang goyang didera Covid. Hal yang serupa diungkapkan Ketua Bidang Ulasan dan Pengembangan Perbanas Aviliani. Dia menilai bahwa Perppu tersebut bisa membawa sentimen negatif bagi pelaku pasar karena ketidakstabilan di bentuk keuangan dalam negeri. Sesungguhnya kondisi sektor keuangan tatkala ini masih baik-baik sekadar sehingga Perppu tak dibutuhkan saat ini.

Indikator SSK tetap berada pada keadaan normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai hasil dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menghadapi ketidakpastian tersebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan langsung memperkuat sinergi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan memelihara SSK. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Tetua Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rapat Berkala KSSK IV tahun 2020 pada Jumat (23/10) melalui konferensi video.

Read More

Waktu telah Habis Bagi Imf, Bank Dunia, Dan Sistem per-ekonomian Global

Dia menjelaskan pemerintah berencana melekatkan kerangka kerja sistem per-ekonomian agar langkah-langkah penanganan lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat dilakukan secara efektif dalam masa terpaksa pandemi Covid-19. Tingginya upah penyelamatan dan pemulihan orde keuangan dari krisis dengan bersifat sistemik mendorong penguasaan negara untuk mencari pinjaman luar negeri.

Meski demikian, stabilitas sistem keuangan dapat dipahami sebagai suatu kondisi nun menunjukkan baiknya fungsi daripada mekanisme ekonomi dalam penghargaan harga, alokasi dana & pengelolaan risiko, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi negara mampu menghindari terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Mencermati dinamika penurunan puak bunga pasar simpanan, kondisi perekonomian, likuiditas perbankan, serta stabilitas sistem keuangan sepanjang semester I 2020, LPS telah menurunkan tingkat kembang penjaminan Rupiah sebanyak tiga kali sebesar 75 bps. Melalui Rapat Dewan Komisioner pada hari Senin, 27 Juli 2020, LPS meleset menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan sebesar 25 bps guna simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Yen di BPR serta merawat Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum. Dengan demikian, level bunga penjaminan LPS guna simpanan Rupiah di Bank Umum menjadi 5, 25 persen, simpanan Rupiah pada BPR 7, 75 bayaran, sementara Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing pada Bank Umum tetap sejumlah 1, 50 persen. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan nun memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan akibat sistemik. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan kebijakan makroprudensial bersifat top down oleh karena itu mencakup seluruh elemen bentuk keuangan.

Sesuatu ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menasihati keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan, jadi perangkat kebijakan dan instrument yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk stabilisasi sistem uang. Kita berharap reformasi kerangka kerja sistem keuangan ini mampu mencegah krisis di sektor keuangan dan menderas pemulihan ekonomi. REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemerintah sedang melakukan pengkajian untuk penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Dengan konsolidasi ini diharapkan langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa keuangan serta pasar keuangan dapat ditangani lebih tepat dan dapat diandalkan.

Pengalaman krisis mengisyaratkan bahwa stabilitas moneter serta mikroprudensial saja tidak cukup untuk mencegah krisis, mengenang krisis 2008 terjadi di tengah kondisi makroekonomi dengan sehat. Kebijakan moneter gemar tidak dapat menangkap isyarat pemupukan risiko yang dari dari perilaku ambil risiko elemen sistem keuangan, senyampang peningkatan mortgage loan dengan massal di perbankan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dengan melihat tingkat kesehatan individual lembaga juga belum mampu menangkap pemupukan risiko dari waktu ke waktu. Sama karena itu, diperlukan penerapan kebijakan makroprudensial yang dapat melengkapi kebijakan moneter, mikroprudensial dan fiskal untuk melestarikan stabilitas sistem keuangan. Menyelami ruang lingkup dari Perppu diantaranya adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan problem lembaga keuangan yang meruncingkan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Selain tersebut, Menkeu juga menegaskan syarat pemerintah, dalam pengelolaan kearifan fiskal yang hati-hati. Syarat itu ditunjukkan dalam pembentukan RAPBN tahun 2021 & dalam rangka pemulihan perekonomian akibat dampak pandemi covid-19.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan guna menutup defisit APBN, strategi pembiayaan pemerintah menjalin pada Undang-Undang Nomor dua Tahun 2020 yang dikelolah berlandaskan pada prinsip buat tetap menjaga posisi BI selaku otoritas moneter serta Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. KSSK terus mengalokasikan proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan regulasi.

Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan penghargaan, indah dari sisi penawaran mau pun permintaan, dengan terus memelihara SSK. Dari sisi fiskal, pelaksanaan anggaran hingga tutup tahun akan terus dimaksimalkan. Program kebijakan relaksasi restrukturisasi penghargaan perbankan dan lembaga pembiayaan akan terus didukung.

Read More

Ancaman Stabilitas Sistem uang

Kedua, sebagian besar kiriman masyarakat sekarang dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kekalahan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan & lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga serasi dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, tembusan utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Per-ekonomian, dan Bank Indonesia.

Di satu sisi, situasi itu takut-takut memulihkan perekonomian negara dari krisis. Namun pada sisi lain, kedaulatan per-ekonomian negara tersebut tergadai ke negara lain atau institusi keuangan internasional yang melepaskan pinjaman. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga mempunyai pergerakan yang lebih luas, sehingga pembentukan kredit terputus dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru menurut debiturnya. Perpanjangan program stimulus restrukturisasi ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak persebaran virus Corona, sehingga mampu mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, & mendukung pertumbuhan ekonomi.

Teras dan tujuan kajian tersebut adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jadi kita terus siap siaga menahan seluruh kemungkinan akibat bahaya Covid 19. Di saat ekonomi runtuh, keuangan negara defisit, negara harus menyelenggarakan dana yang begitu raksasa untuk memulihkan ekonomi dibanding krisis. Mau tidak mau, otoritas negara terkait kudu mengajukan pinjaman luar negeri ke negara lain / lembaga keuangan internasional.

Penghargaan stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, dikategorikan dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan beserta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya metode pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan patokan. Mekanisme koordinasi dalam kerangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara teratur dan efektif menjadi semakin penting setelah munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Indonesia melanjutkan penyusunan dan penerapan kearifan strategis di berbagai unit area keuangan, termasuk mempersiapkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi institusi untuk berkoordinasi dalam melestarikan dan menciptakan stabilitas bentuk keuangan. Undang-Undang ini melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk pencegahan & penanganan krisis sistem uang, terutama untuk permasalahan nun tidak dapat ditangani sambil lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dari sisi moneter, BI melanjutkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang longgar. Sepanjang triwulan III 2020, umat bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate(BI-7DRR) telah diturunkan sebesar 25bpsmenjadi 4, 00 persen.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan dengan telah dikeluarkan untuk mengangkat upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar bisa menjadi katalis dalam menyelenggarakan roda perekonomian. Selain ini, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar dana awal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mereka berbagai tantangan ke menempel. Kendala kerangka dan limbung hukum yang tidak pasti, tidak sinkron, dan sedikit handal dalam menangani berbagai kemungkinan persoalan perbankan serta lembaga keuangan bukan bank yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Langkah ulasan perbaikan penanganan masalah kawasan keuangan serta penguatan suasana kerja stabilitas sistem keuangan perlu segera dilakukan dengan teliti dan hati-hati.

Daripada sisi moneter, BI kembali menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4, 00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3, 25 pembasuh tangan, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4, 75 persen pada bulan Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal nun terjaga, dan sebagai sepak-terjang lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. BI juga menasihati bauran kebijakan dengan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai prima dan mekanisme pasar; menyandung pemulihan ekonomi nasional beserta lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter beserta akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak sinambung pada jalannya roda perekonomian.

Read More

Manakah Indikator Terpenting Stabilitas Sistem Keuangan?

Substansi Permendagri Publikasi 70 tahun 2019 ini adalah adanya sistem terpadu dan terintegrasi yang mencaplok seluruh data pembangunan di satu platform berbasis elektronik. Karena penyusunan APBD mesti berdasarkan Rencana Kerja Prerogatif Daerah dari hasil Percakapan Perencanaan Pembangunan yang disetujui oleh penghulu, ” paparnya. Ada empat karakteristik meredanya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi yaitu Pertama, banyaknya semesta yang mengandalkan internal pada merespons ketegangan perdagangan universal. Bank Indonesia lahir sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UNDANG-UNDANG tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk memeriksa bank-bank.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun pada Agustus-September 2020 menumpuk dari 6, 83% di Juli 2020 menjadi 6, 87% pada Agustus 2020 dan 6, 92% per 15 September 2020 seukuran proses penyesuaian pelaku asing di swalayan keuangan domestik. “Dalam hal ini perlu adanya mandat LPS untuk mampu melakukan early intervention dikategorikan dalam bentuk penempatan dana, ” katanya. Peranan LPS yang selama ini berlangsungberoperasi, berproses, hidup, main, menyala sebagai loss minimizer, hendak menjadi lembaga yang juga berfungsi sebagai risk minimizer.

De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang & merupakan cikal bakal bank induk Indonesia di kemudian perian. Bank Belanda lainnya sebagaimana Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij, Nederlandsch Indische Handelsbank, & Nederlandsche Handel Maatschapij mulai dari beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. Semakin menguatnya tuntutan lawan tugas-tugas penegak hukum dengan lebih profesional, transparan, & akuntabel. Regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memihak dan bermanfaat guna kepentingan rakyat banyak.

Bank Indonesia menilai kebijaksanaan makroprudensial yang sudah dikeluarkan bisa meredam potensi risiko per-ekonomian. Bank Indonesia membentuk unit pengawasan makro prudensial serta mengembangkan kerangka kerja orde stabilitas keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan pun berkomitmen terus perkuat komitmennya, di upaya pemulihan ekonomi. Abdi menyediakan berbagai simulasi kredit, dari kredit mobil, kredit rumah, kpr, kartu ponten dan lain-lain.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi luar. “Ethereum 2. 0 akan menyelesaikan permasalahan yang selama masa ini terjadi di Ethereum, misalnya scalling dan gas fee yang mahal. Oleh karena itu, Ethereum 2. 0 akan memiliki kapasitas yang tersendiri lebih besar untuk menyekat jumlah transaksi dalam aplikasi-aplikasi DeFi. Kemudian, pemain DeFi akan terus bermunculan, ” kata William dalam tanggapan tertulisnya. “Jadi nanti pula akan dibahas dengan dewan untuk disetujui program penyusunan daerah berdasarkan RKPD & KUAPPAS, ” katanya. Asep mengatakan, setelah menjadi akta Kebijakan Umum Anggaran & Priorotas Plafon Anggaran Provisional, selanjutnya akan dibahas sambil pemerintah daerah bersama secara DPRD.

Bertolak pada data OJK, likuiditas serta permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Per 14 Agustus 2020, rasio alat likuid per non-core deposit dan alat reda per DPK terpantau di level 128, 01% & 27, 15%, jauh dalam atas threshold masing-masing sejumlah 50% dan 10%. Meskipun, kondisi yang relatif cantik namun diganggu dengan bermacam-macam isu, malah membuat pengatur pasar berperilaku negatif serta akhirnya berefek pada sistem tukar rupiah dan keadaan investasi. Kelima adalah konsolidasi dari sisi pengambilan keputusan untuk memberikan kepastian pedoman dan memperkuat keyakinan untuk anggota KSSK dalam menjemput keputusan. Keempat adalah konsolidasi peran LPS dari yanv sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer sehingga LPS dapat berbuat early intervention termasuk secara penempatan dana. Hingga Oktober 2020, jumlah nasabah BTN yang bertransaksi via mobile banking sebanyak 60. 912. 342 transaksi atau bertambah 36 persen dari tahun 2019. Dari analisis & kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa upaya antisipasi dan pembenahan krisis terkendala persoalan lemahnya kerja sama, konsistensi pandangan, kepentingan antar-lembaga, dan landasan hukum yang bukan terpadu.

Read More

pemberitahuan Sistem Keuangan Indonesia hari Ini

Farid mengatakan agenda relaksasi sebelumnya dikeluarkan OJK pada bulan Maret 2020 melalui Peraturan OJK Publikasi 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekenomian Nasional sebagai Kearifan Counterciycle Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang mulai berlaku 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. OJK kembali mengeluarkan aturan untuk memperpanjang program relaksasi restrukturisasi selama setahun dan mulai berlaku Oktober 2020 hingga 2021 mendatang. Setiap harga barang nun ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan berdasar pada bebas.

Tambah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah wahid usaha mengurangi penggangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi kian mudah dalam beraktivitas & mendorong untuk berpikir lebih maju. Adanya globalisasi di budaya menyebabkan pergeseran perhitungan dan sikap masyarakat nun semua irasional menjadi logis.

Angka ini berada dalam atas standar kecukupan universal yaitu cukup untuk pembiayaan impor selama 3 bulan. Layanan penilaian kredit atauCredit Scoringyang tersedia di CekAja. com adalah layanan tilikan kredit dengan merek “CekSkor”. CekSkor adalahInnovative Credit Scoringdibawah naungan PT Puncak Susukan Finansial dan tercatat dalam GIKD – OJK secara Nomor S-274/MS. 72/2019. Selain GIKD – OJK, CekSkor juga diatur dan diawasi oleh AFTECH. Selain saluran belanja yang semakin dimudahkan dengan kehadiran e-commerce, tampaknya  layanan keuangan kendati tak mau ketinggalan.

Tuntutan mengajukan pinjamannya mudah, seseorang hanya perlu mengisi lembar isian pinjaman dan melampirkan turunan KTP, slip gaji, perkiraan listrik, dan agunan. Hendak tetapi yang diberikan sama koperasi simpan pinjam biasanya lebih besar dibanding bank dan pegadaian. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat awalnya ditujukan untuk orang-orang di kawasan terpencil yang belum secara maksimal terjangkau oleh fasilitas bank umum. Kampanye penerapan QRIS juga dilakukan kepada pasar, daerah tujuan wisata, serta atraksi seperti pada Uluwatu, di Monkey Forest. Dan belakangan ini pihaknya melakukan kerjasama dengan TNI untuk penggunaan QRIS. Untuk aspek yang pertama dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi; dimana akan dilihat dan diukur adanya penyisipan dan penurunan inflasi dari waktu ke waktu. Sedangkan aspek kedua dilihat dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang semesta lain.

Dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal memilikinya batas-batas negara, akan membuahkan semakin terdesaknya barang-barang provinsial terutama yang tradisional, olehkarena itu kalah bersaing dengan barangbarang dari luar negeri. Usaha perbankan menentang pembentukan seteru yang didanai pembayar pajak dan kemungkinan besar hendak melawan rencana tersebut. Walaupun Biden tidak mungkin menonjolkan tindakan keras industri per-ekonomian, dia diperkirakan akan memungut tindakan yang lebih ketat daripada Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Nantinya, adanya perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran nun harus dicapai Bank Nusantara serta batas-batas tanggung jawabnya yang kelak akan memperingan untuk melihat tercapai ataupun tidaknya tujuan dari Bank Indonesia. Selama pandemi COVID-19, hampir semua hotel tutup operasional, karena tidak terdapat tamu yang menginap, ” imbuhnya.

Read More

pemberitahuan Sistem Keuangan Indonesia hari Ini

Farid mengatakan agenda relaksasi sebelumnya dikeluarkan OJK pada bulan Maret 2020 melalui Peraturan OJK Publikasi 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Perekenomian Nasional sebagai Kearifan Counterciycle Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yang mulai berlaku 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. OJK kembali mengeluarkan aturan untuk memperpanjang program relaksasi restrukturisasi selama setahun dan mulai berlaku Oktober 2020 hingga 2021 mendatang. Setiap harga barang nun ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan berdasar pada bebas.

Tambah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah wahid usaha mengurangi penggangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi kian mudah dalam beraktivitas & mendorong untuk berpikir lebih maju. Adanya globalisasi di budaya menyebabkan pergeseran perhitungan dan sikap masyarakat nun semua irasional menjadi logis.

Angka ini berada dalam atas standar kecukupan universal yaitu cukup untuk pembiayaan impor selama 3 bulan. Layanan penilaian kredit atauCredit Scoringyang tersedia di CekAja. com adalah layanan tilikan kredit dengan merek “CekSkor”. CekSkor adalahInnovative Credit Scoringdibawah naungan PT Puncak Susukan Finansial dan tercatat dalam GIKD – OJK secara Nomor S-274/MS. 72/2019. Selain GIKD – OJK, CekSkor juga diatur dan diawasi oleh AFTECH. Selain saluran belanja yang semakin dimudahkan dengan kehadiran e-commerce, tampaknya  layanan keuangan kendati tak mau ketinggalan.

Tuntutan mengajukan pinjamannya mudah, seseorang hanya perlu mengisi lembar isian pinjaman dan melampirkan turunan KTP, slip gaji, perkiraan listrik, dan agunan. Hendak tetapi yang diberikan sama koperasi simpan pinjam biasanya lebih besar dibanding bank dan pegadaian. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat awalnya ditujukan untuk orang-orang di kawasan terpencil yang belum secara maksimal terjangkau oleh fasilitas bank umum. Kampanye penerapan QRIS juga dilakukan kepada pasar, daerah tujuan wisata, serta atraksi seperti pada Uluwatu, di Monkey Forest. Dan belakangan ini pihaknya melakukan kerjasama dengan TNI untuk penggunaan QRIS. Untuk aspek yang pertama dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi; dimana akan dilihat dan diukur adanya penyisipan dan penurunan inflasi dari waktu ke waktu. Sedangkan aspek kedua dilihat dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang semesta lain.

Dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal memilikinya batas-batas negara, akan membuahkan semakin terdesaknya barang-barang provinsial terutama yang tradisional, olehkarena itu kalah bersaing dengan barangbarang dari luar negeri. Usaha perbankan menentang pembentukan seteru yang didanai pembayar pajak dan kemungkinan besar hendak melawan rencana tersebut. Walaupun Biden tidak mungkin menonjolkan tindakan keras industri per-ekonomian, dia diperkirakan akan memungut tindakan yang lebih ketat daripada Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Nantinya, adanya perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran nun harus dicapai Bank Nusantara serta batas-batas tanggung jawabnya yang kelak akan memperingan untuk melihat tercapai ataupun tidaknya tujuan dari Bank Indonesia. Selama pandemi COVID-19, hampir semua hotel tutup operasional, karena tidak terdapat tamu yang menginap, ” imbuhnya.

Read More

petunjuk Terkini Stabilitas Sistem per-ekonomian Terbaru Hari Ini

Maybank dan Hotman Paris selaku kompetensi hukum akan menggelar jumpa pers besok, Senin (9/11/2020) terkait kasus raibnya duit tabungan nasabah sebesar Rp20 miliar. Hal ini disebabkan oleh permintaan domestik nun belum kuat akibat, dan kehati-hatian perbankan itu swasembada.

“Pemerintah tidak ada punya rencana seperti itu membuat dewan moneter, ” ucap Raden. tirto. id – Pemerintah diduga tengah mewujudkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Reformasi Sistem Keuangan untuk menghadapi krisis hukuman COVID-19.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, ada voucer gratis senilai pemberian yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store. Usulan yang kelima ini mencaplok dari sisi kepastian hukum dan memperkuat keyakinan KSSK dalam mengambil keputusan. “Terkait penguatan koordinasi sedang dikaji, termasuk mengintegrasikan mikro dan makroprudensial, ” ucapnya.

Keempat yakni peran LPS, dari sebelumnya sebatas manfaat loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal tersebut LPS dapat melakukan early intervention, termasuk dengan posisi dana. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan menimbang kepatutan serta norma-norma nun berlaku. Pada Adblock Pakai klik “Enabled on this site” untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline. com. Sri Mulyani menceritakan, penguasa negara sudah memiliki fleksibilitas di mengantisipasi dampak COVID-19. Fleksibilitas tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini sudah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sri Mulyani mengatakan penguatan panduan data ini menjadi sangat penting, termasuk dalam sesuatu ini koordinasi antarlembaga, dalam pengkinian, rekonsiliasi, serta verifikasi data yang harus dilakukan secara intens, terutama di OJK, BI, LPS, dan Kementerian Keuangan. Agus Martowardojo memastikan transisi kepemimpinan antara dirinya dengan Perry Warjiyo, Gubernur BI baru bukan akan mempengaruhi kinerja bank sentral. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, stabilitas keuangan pasca pemilihan lazim terkendali. KSSK tetap mewaspadai potensi risiko yang berawal dair perekonomian global mau pun dalam negeri. Keputusan OJK untuk memperpanjang periode relaksasi restrukturisasi kredit, maka dapat memitigasi risiko kenaikan nalar NPL.

Penguatan juga dikerjakan di sisi peran LPS, dari sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer. EOS Teknologi satu diantara perusahaan Software Development & IT Solution di Jakarta yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengembangan Software Manufaktur, khususnya Saluran Kawasan Berikat. Faktor beda yang menentukan stabilitas per-ekonomian adalah globalisasi yang dibantu dengan perkembangan teknologi. Sejak negara yang dapat mengoperasikan sumber daya yang dimiliki dengan lebih optimal agar tercapai kemakmuran serta kesejahteraan. Logo-logo yang ditampilkan pada gambar di atas, baik logo De Javasche Bank maupun logo Bank Indonesia merupakan logo yang pernah dipakai untuk uang-uang terbitan DJB dan BI dalam masing-masing zamannya. Logo Bank Indonesia berakar pada logo De Javasche Bank serta telah mengalami proses metamorfosa yang panjang.

Read More

Apa Itu Stabilitas Sistem Keuangan?

Di satu sisi, situasi itu bisa jadi memulihkan perekonomian negeri dari krisis. Namun di sisi lain, kedaulatan per-ekonomian negara tersebut tergadai di negara lain atau lembaga keuangan internasional yang melepaskan pinjaman. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga mempunyai pergerakan yang lebih luas, sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru menurut debiturnya. Perpanjangan program stimulus restrukturisasi ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak persebaran virus Corona, sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, melestarikan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada asal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo De Javasche Bank dengan mengubah karakter J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring waktu, dengan usulan estetika dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi lebih solid, ulet, dan berwibawa seperti dengan kita lihat sekarang tersebut.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pribumi dan menjaga stabilitas unit area jasa keuangan agar bisa menjadi katalis dalam menyelenggarakan roda perekonomian. Selain itu, reformasi di sektor usaha keuangan tetap dilakukan bahkan di sektor pasar dana awal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Kendala kerangka dan landasan hukum yang tidak nyata, tidak sinkron, dan redup handal dalam menangani bermacam-macam kemungkinan persoalan perbankan & lembaga keuangan bukan bank yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Langkah ulasan perbaikan penanganan masalah unit area keuangan serta penguatan kesimpulan kerja stabilitas sistem per-ekonomian perlu segera dilakukan berdasar pada teliti dan hati-hati.

Fokus dan tujuan kajian ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jadi kalian terus siap siaga menahan seluruh kemungkinan akibat bahaya Covid 19. Di tatkala ekonomi runtuh, keuangan negara defisit, negara harus menyelenggarakan dana yang begitu raksasa untuk memulihkan ekonomi dari krisis. Mau tidak rencana, otoritas negara terkait harus mengajukan pinjaman luar zona ke negara lain ataupun lembaga keuangan internasional.

Kedua, sebagian besar kiriman masyarakat saat ini dikelola sama sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dipelihara keamanannya dari kemungkinan penyesalan bank. Pencegahan dan perlakuan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Per-ekonomian, dan Bank Indonesia.

Daripada sisi moneter, BI meleset menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4, 00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3, 25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4, 75 bayaran pada bulan Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang wajar rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai sepak-terjang lanjutan untuk mendorong rehabilitasi ekonomi di masa pandemi Covid-19. BI juga menasihati bauran kebijakan dengan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar; mendorong pemulihan ekonomi nasional beserta lebih menekankan pada pengumuman sinergi ekspansi moneter beserta akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Titik berat Undang-Undang itu terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dijalani juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa per-ekonomian, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya orde pembayaran yang mengakibatkan bukan berfungsinya sistem keuangan dengan efektif dan berdampak sinambung pada jalannya roda perekonomian.

Read More

Apa Itu Stabilitas Sistem Keuangan?

Di satu sisi, situasi itu bisa jadi memulihkan perekonomian negeri dari krisis. Namun di sisi lain, kedaulatan per-ekonomian negara tersebut tergadai di negara lain atau lembaga keuangan internasional yang melepaskan pinjaman. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga mempunyai pergerakan yang lebih luas, sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru menurut debiturnya. Perpanjangan program stimulus restrukturisasi ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak persebaran virus Corona, sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, melestarikan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada asal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo De Javasche Bank dengan mengubah karakter J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring waktu, dengan usulan estetika dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi lebih solid, ulet, dan berwibawa seperti dengan kita lihat sekarang tersebut.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pribumi dan menjaga stabilitas unit area jasa keuangan agar bisa menjadi katalis dalam menyelenggarakan roda perekonomian. Selain itu, reformasi di sektor usaha keuangan tetap dilakukan bahkan di sektor pasar dana awal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan. Kendala kerangka dan landasan hukum yang tidak nyata, tidak sinkron, dan redup handal dalam menangani bermacam-macam kemungkinan persoalan perbankan & lembaga keuangan bukan bank yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Langkah ulasan perbaikan penanganan masalah unit area keuangan serta penguatan kesimpulan kerja stabilitas sistem per-ekonomian perlu segera dilakukan berdasar pada teliti dan hati-hati.

Fokus dan tujuan kajian ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jadi kalian terus siap siaga menahan seluruh kemungkinan akibat bahaya Covid 19. Di tatkala ekonomi runtuh, keuangan negara defisit, negara harus menyelenggarakan dana yang begitu raksasa untuk memulihkan ekonomi dari krisis. Mau tidak rencana, otoritas negara terkait harus mengajukan pinjaman luar zona ke negara lain ataupun lembaga keuangan internasional.

Kedua, sebagian besar kiriman masyarakat saat ini dikelola sama sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dipelihara keamanannya dari kemungkinan penyesalan bank. Pencegahan dan perlakuan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Per-ekonomian, dan Bank Indonesia.

Daripada sisi moneter, BI meleset menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4, 00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3, 25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4, 75 bayaran pada bulan Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang wajar rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai sepak-terjang lanjutan untuk mendorong rehabilitasi ekonomi di masa pandemi Covid-19. BI juga menasihati bauran kebijakan dengan melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar; mendorong pemulihan ekonomi nasional beserta lebih menekankan pada pengumuman sinergi ekspansi moneter beserta akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Titik berat Undang-Undang itu terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dijalani juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa per-ekonomian, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya orde pembayaran yang mengakibatkan bukan berfungsinya sistem keuangan dengan efektif dan berdampak sinambung pada jalannya roda perekonomian.

Read More