Category Uncategorized

Sri Mulyani Bocorkan 5 Kajian Reformasi Sistem per-ekonomian Di Indonesia

Sesuatu ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek pendanaan yang cukup di perbankan saat ini. Memasuki kuartal III/2020, Sri Mulyani menamai KSSK yang terdiri bagi Kementerian Keuangan, Bank Nusantara, Otoritas Jasa Keuangan, & Lembaga Penjamin Simpanan akan terus memperhatikan berbagai gerak dalam perekonomian nasional dan global. Kelima, penguatan dibanding sisi pengambilan keputusan saja menjadi bagian dari bakal kajian, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan.

Dalam hal perlakuan sebagaimana dimaksud pada butir sampai dengan ayat tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, Otoritas Jasa Uang meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik. Pada hal Bank Sistemik sesuai dimaksud pada ayat kondisinya memburuk dan ditetapkan untuk Bank dalam pengawasan luar biasa, Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan merangsangkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik. Otoritas Jasa Per-ekonomian memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan rangka penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik sebagaimana dimaksud di ayat. Dalam hal ditemui Bank Sistemik yang menyebrangi permasalahan solvabilitas, Otoritas Usaha Keuangan berdasarkan wewenangnya melaksanakan penanganan permasalahan solvabilitas, tergolong memastikan pelaksanaan rencana aktivitas Bank Sistemik. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan terusan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan guna menyerap kerugian pada ketika Bank mengalami permasalahan keuangan. Untuk mencegah Krisis Orde Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengabulkan Bank Sistemik. Dari di negeri, KSSK melihat tantangan utama yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperbaiki current account deficit di tengah melemahnya perekonomian global.

“Faktor ini terus menekan volume perdagangan bumi serta memperlambat prospek pertambahan ekonomi global. Ekonomi menyeluruh yang melemah di dalam gilirannya makin menekan harga komoditas, termasuk harga minyak, ” jelas KSSK. Berbeda dengan kesulitan likuditas jangka ringkas adalah kedaan yang dialami oleh bank yang disebabkan terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dipadankan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang bisa membuat bank tidak dapat memenihi kewajiban giro wajib minimum.

Perppu bukan hak sewenang-wenang presiden dan tak bisa diterbitkan sembarangan. Keempat, peran LPS akan diperkuat, dari sebelumnya sebatas manfaat loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal tersebut LPS dapat melakukan campur tangan dini, termasuk dengan penempatan dana. “Bentuknya kita belum selesai, masih didiskusikan. Kadang yang beredar di rekan bahwa ada dewan moneter itu adalah inisiatif DPR. Pemerintah tidak ada punya jadwal seperti itu membuat sidang moneter. Kami tetap menolong independensi, ” tegasnya.

Perppu ini bukan hanya menyangkut dana akan tetapi juga memperkuat wewenang Perserikatan Stabilitas Sistem Keuangan, dengan berada dibawah koordinator Menteri Keuangan merangkap anggota, Sultan Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai anggota dan Presiden Dewan Komisioner LPS untuk anggota. Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berpengaruh pada level yang maksimum. Rasio alat likuid/non-core depositdan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117, 8% dan 25, 14%, jauh di atasthresholdmasing-masing sejumlah 50% dan 10%.

Keempat, penguatan juga dilakukan pada sisi peran LPS, dari sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal ini LPS dapat melakukan intervensi awal, termasuk dengan penempatan kiriman. Didorong perbaikan ekonomi Tiongkok dan Amerika, perekonomian semesta secara bertahap mulai membaik. Sukses menjaga stabilitas makro ekonomi, Bank Indonesia memikat penghargaan The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers. Meskipun begitu, kegagalan itu masih belum masuk taraf yang membahayakan stabilitas per-ekonomian. Rasa kecewa dan amarah yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR memproduksi para demonstran tidak peduli lagi dengan virus corona. Perry menjelaskan, jumlah ini terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum lebih kurang Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp491, 3 triliun.

Read More